Kunjungi Gubernur Riau, Komisi II DPRD Bahas Persoalan Perkebunan dan Kehutanan

PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar menerima kunjungan anggota DPRD Riau. Dalam kunjungan ini membahas berbagai persoalan Perkebunan dan Kehutanan di Provinsi Riau. 

Pertemuan Gubernur Riau dengan anggota komisi II DPRD Provinsi Riau di Balai Pauh Janggi turut didampingi Kadis LHK Riau, Kadis Perkebunan dan Sekertaris Bappedalitbang Riau.

Baca juga: Resign dari IT, Sukses Bertani Hidroponik

Pertemuan Gubernur Riau dengan Komisi II DPRD Riau membahas konflik duta Palma, Siberia, Siberakun. Gubernur Riau Mengaku menampung berbagai temuan dan usulan yang di berikan Komisi II Provinsi Riau. 

"Saya hari ini menerima Komisi dua DPRD Riau dan membicarakan banyak hal tentang berbagai persoalan Perkebunan dan Kehutanan di Provinsi Riau". Ujar Gubernur Riau, Senin (10/8/2020) . 

Baca juga: Anies Baswedan di Mata Seorang Slamet, Petani dan Eks PDIP dari Banyumas

Lebih lanjut Gubernur Riau menjelaskan persoalan HTI dan konflik antara masyarakat dan perusahaan dikomunikasikan lebih lanjut. 

Ia melihat persoalan ini tidak hanya di Pemerintah Provinsi Riau , juga ada berkaitan dengan Kementrian LHK maupun di bagian Tata ruang atau (ATR/BPN).

Baca juga: Kisah Petani Milenial Bandung Sukses Ekspor Kopi Arabika ke Timur Tengah Hingga Eropa

Konflik Perusahan di siberida dan siberakun dan beberapa perusahaan lainnya akan diselesaikan bersama.

"Nantinya ada pertemuan Forkompinda dan pertemuan lanjutan dengan Kementriam terkait membahas persoalan Perkebunan dan Hutan ini, terutama yang berkaitan dengan Konflik Masyarakat, " terangnya.

Baca juga: Food Garden Wujudkan Kemandirian Pangan Keluarga

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung menjelaskan memang perlu adanya perhatian dari Gubernur Riau sehingga Kami melakukan pertemuan ini. 

Konflik duta Palma, di siberakun dan beberapa daerah lainnya di Riau kita sampaikan dengan gubernur. kita lihat banyak persoalan di perusahan tersebut. Ada perhatian Gubernur untuk ditindak lanjuti.

Baca juga: BPS: Sensus Pertanian Mulai 1 Juni-31 Juli 2023

"Misalnya sekarang bagaimana penyelesaian perusahaan yang berusaha di luar kawasan perushaan. operasi nya diluar HGU dan ini perlu penertiban tim yang berwibawa dan merugikan masyarakat sekitar, " terang Robin Hutagalung.(***)